Ekonomi-Hukum-Kesehjateraan Tak tercapai
Medan-ORBIT: Pemerintah lamban menindaklanjuti laporan dugaan korupsi. Komitmen yang selalu diungkapkan, dianggap hanya sebatas ucapan dan terkesan membohongi rakyat.
Informasi yang dikumpulkan Harian Orbit hingga Minggu (9/10) masyarakat terus menjadi korban dari badai korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.
Ungkapan tersebut ditegaskan Anak Bangsa Daerah Tanjungbalai, ketika melakukan aksi damai di depan Istana Presiden. Dalam aksinya, massa yang dikordinir Khairul Anhar Harahap mengatakan presiden SBY dianggap terlalu berwacana. Bahkan, hasil penegakan hukum yang ditunggu-tunggu masyarakat, tidak pernah terjadi sama sekali.
SBY Gagal
“Instruksi pemberantasan korupsi, slogan, serta janji antikorupsi yang disampaikan SBY sudah mengalami inflasi. Presiden didorong tak sekadar berwacana, tetapi melakukan aksi nyata terkait pemberantasan korupsi,” ungkap Khairul kepada Harian Orbit di Medan.
Diterangkan, ada beberapa kegagalan SBY selama dia menjabat. Di antaranya adalah kegagalan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Gagal mempertahankan dan menstabilkan kurs rupiah serta gagal dalam target penurunan angka pengangguran terbuka.
Tak hanya itu, Khairul juga menilai masa kepemimpinan SBY juga gagal dalam menegakkan supremasi hukum. Hal itu bisa dilihat dalam kasus Bank Century yang hingga kini masih belum jelas junterung masalahnya.
”Tiga kegagalan target itu saja sudah kami anggap sebagai kegagalan dalam sebuah pemerintahan,” ungkapnya kepada Harian Orbit.
Pejabat Korup
Khairul juga menerangkan banyaknya pemimpin negeri yang terlilit kasus korupsi. Di antaranya As’ad Syam, anggota DPR periode 2009-2014 Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi. Ia tersangkut perkara korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel Sungai Bahar senilai Rp 4,5 miliar saat menjabat Bupati Muaro Jambi.
Lalu, ada Yusran Aspar, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Kaltim yang tersandung korupsi biaya pembebasan tanah kompleks perumahan PNS senilai Rp 6,3 miliar semasa menjabat Bupati Panajam Pser Utara, Kalimantan Timur, periode 2003-2008.
”Untuk Sumut sendiri, kasus Syamsul Arifin bisa menjadi acuan banyaknya pejabat korup di negeri ini. Belum lagi kasus-kasus nasional lainnya seperti kasus Nazaruddin,” terang Khairul.
Massa aksi juga menilai, polemik yang terjadi di Republik Indonesia di bawah kepemimpinan SBY hanya akan menggoyahkan Indonesia. Dalam hal ini, kami sebagai Anak bangsa Daerah Tanjungbalai Sumut menyatakan, Indonesia dalam darurat korupsi. Kami mendesak agar menegakkan keadilan di seluruh aspek pemerintahan,” tukas Khairul. Om-12
Sumber : http://harianorbit.com/
No comments